Kemendagri Minta Airin Copot Semua Lurah Non-PNS

"Tantangan administrasi menjadi target untuk semakin mempercepat perombakan. Dana ini bisa saja tak digunakan untuk membangun wilayah. Jika dibiarkan wali kota akan menyebabkan tindak pidana korupsi terjadi," paparnya.

Diakui Paskalis juga, dari keterangan dan klarifikasi Pemkot Tangsel terjadinya Plt Lurah yang dijabat non-PNS akibat beberapa faktor. Salah satu yang utama adalah faktor transisi atau pemekaran daerah. Saat itu pemerintah daerah ini kekurangan PNS.

"Itu alasan mereka saat diperiksa sama tim kami. Alasan utama Walikota mengangkat honorer menjadi Plt di posisi strategis karena SDM tak mumpuni. Kami sangat mengerti hal ini dan beruntung tidak ada gangguan pelayanan," imbuhnya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menuturkan, jika pihaknya segera menyelesaikan perombakan 20 Plt Lurah non-PNS tersebut. Koordinasi antara Sekretaris Daerah (Sekda) dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk mencari PNS yang potensial menduduki jabatan lurah itu telah dilakukan. Sebab untuk menduduki jabatan lurah, PNS harus dari golongan III D.

"Biar tidak menyalahi aturan lagi. Kalau golongan mereka rendah mana bisa menjabat lurah. Ini sedang dicarikan, kalau sudah dapat baru akan kami lantik. Mudah-mudahan awal Desember semua selesai," tuturnya.

Ditambahkan Benyamin, Kemendagri juga diharapkan mampu membantu Pemkot Tangsel menambah pegawai yang lulus dari IPDN. Sebab, dari lulusan tersebut memiliki kecakapan memimpin Kelurahan/Kecamatan danan juga mereka telah memiliki golongan yang mumpuni.(cok)