Kementan Gandeng Bank Indonesia dan Pemprov Kepri

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam upaya meningkatkan ekspor, dan pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

“Bersama Pemprov Kepri dan Bank Indonesia, Kementan juga akan melakukan verifikasi usaha pertanian yang dapat mendorong peningkatan investasi, ekspor pertanian, dan pengendalian inflasi," terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta pada Selasa (2/10). MoU tersebut ditandatangani bersama antara Menteri Pertanian Amran Sulaeman, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Gusti Raizal Eka Putra.

Amran menjelaskan dalam kerja sama ini Kementan berperan dalam kebijakan pengembangan usaha pertanian, serta melakukan percepatan investasi dan ekspor komoditas pertanian. Selain itu, Kementan menyediakan data dan informasi mengenai produksi dan penawaran dan permintaan komoditas pertanian.

Saat ini, Kementan sedang menggenjot produktivitas sektor pertanian dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. "Dalam upaya mencapai misi tersebut, Kementan tentu tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang sudah menjadi sentra produksi pertanian, tapi juga mengembangkan wilayah yang belum tergali potensinya. Salah satu wilayah suboptimal yang menjadi fokus Kementan sekarang adalah Provinsi Kepri," kata Amran.

Potensi pertanian di propinsi ini memang belum tergali secara maksimal. Hal ini tercermin dari kontribusi pertanian terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 0.012 persen, relatif kecil dibandingkan kontribusi tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi antara 14,3 hingga 39 persen.

Tapi pembangunan pertanian di Kepulauan Riau perlu dikuatkan karena memiliki nilai strategis, yaitu pertama, agribisnis pertanian memiliki potensi besar meningkatkan penghasilan daerah karena memiliki pangsa pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri; kedua, kemandirian pangan harus diupayakan di Kepulauan Riau karena masa tertentu terjadi kekurangan pasokan produk pertanian dari luar daerah karena kondisi cuaca yang buruk; serta ketiga, pengembangan komoditas tertentu mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai pertanian berbasis pariwisata.

“Kepulauan Riau sendiri memiliki kelebihan tersendiri dalam perdagangan internasional karena kawasan Batam, Bintan, dan Karimun masuk ke dalam kawasan free trade zone, yaitu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kementan membidik Kabupaten Lingga untuk dikembangkan menjadi Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memasok ke Kepulauan Kepri maupun untuk pasar internasional," beber Amran.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota Batam, Tanjungpinang, kabupaten lain dan dari pendatang menyebabkan ketergantungan yang tinggi kebutuhan akan tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini pasokan pangan dan hortikultura sangat terbatas dan dijual di pasar dengan harga yang tinggi dalam kondisi tertentu. Hal ini terjadi antara lain disebabkan cuaca yang kurang baik, distribusi kurang lancar, maupun gagal panen yang terjadi di Pulau Jawa/Sumatera.