Ketika Kegagalan Bertopeng Kejujuran

Selasa, 27 April 2010 – 10:51 WIB

UJIAN Nasional yang dari awal sudah kontroversial, kini menjadi lebih Kontroversial lagi. Tingkat kelulusan siswa yang menurun hingga 35 persen, tidak hanya mengundang keprihatinan. Tetapi juga mengundang banyak pertanyaan. Kalau ada yang dipersalahkan, siapa yang paling layak dipersalahkan, Siswa, Guru atau jangan-jangan malah menterinya? Di sejumlah daerah, para bupati atau gubernurnya dikecam warga, karena buruknya tingkat kelulusan siswa.

Dalam keterangan persnya, Menteri Pendidikan nasional M Nuh menegaskan, bahwa salah satu faktor penurunan kuantitas kelulusan siswa tingkat SMA/SMK tahun ini adalah adanya pakta kejujuran di jajaran para pemangku pendidikan. Para pejabat pendidikan, kata M Nuh, dari pusat hingga daerah dan bahkan kepala sekolah berjanji untuk menggelar UN sejujur-jujurnya. Tidak ada kecurangan, apalagi manipulasi nilai. Sebelum dilanjutkan, M Nuh buru-buru menggaris bawahi bahwa UN tahun lalu yang lebih baik bukan karena banyaknya kecurangan. "Ini bukan berarti tahun lalu banyak diwarnai kecurangan," tandasnya.

:TERKAIT Sudah lebih lima tahun terakhir, kritik para ahli pendidikan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap kebijakan Ujian Nasional terus menerus diperdengarkan. Bahkan, Mahkamah Agung telah membatalkan kebijakan UN dengan menggaris bawahi hanya bisa dilakukan sepanjang sejumlah prasyarat bisa dipenuhi secara nasional. Namun, pemerintah tetap saja tidak mau mendengar dan mengabaikan putusan MA tersebut. Alih-alih memperbaiki sistem pendidikan nasional yang mendorong pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan, pemerintah justru mengerahkan segala daya dan upaya untuk meredam gejolak yang terjadi akibat kebijakan yang dibuatnya.

Ujian Nasional pun tetap diberlakukan dan menjadi penentu kelulusan. "Saya bingung, kenapa hanya UN saja yang diumumkan. Lalu apa bedanya dengan UN sebelumnya," protes Rektor Universitas Haluoleo (Unhalo) Kendari Usman Rianse kepada Kendari Pos kemarin. Menurut Usman, yang juga menjadi penanggung jawab pengawasan UN SMA dan sederajat se Sulawesi Tenggara ini, sebelumnya telah ditegaskan di Jakarta bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Ada empat item penentu kelulusan yang telah disepakati, selain UN ada Ujian Sekolah, masih ada budi pekerti dan ujian praktek. "Semua item ini harus dipenuhi, baru kemudian siswa bisa dinyatakan lulus," ujarnya.