KIBAR: Waspadai Konglomerasi Dalam Industri Beras Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 500 ribu ton di penghujung 2022 dan awal 2023 telah menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Alasan utama impor beras karena menipisnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog yang diperkirakan tinggal 200 ribu ton sampai akhir tahun.

Menanggapi hal tersebut, Syaiful Bahari, pemerhati pertanian dan Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) mengatakan, masalah impor beras merupakan fenomena puncak gunung es.

Akar persoalannya bukan karena gagal panen sehingga industri penggilingan padi tidak dapat bahan baku gabah.

Apalagi, sudah lebih duapuluh tahun industri penggilingan padi di berbagai daerah tidak ada masalah dengan suplai gabah.

"Meskipun di satu wilayah gagal panen atau panennya kurang bagus, umumnya mereka memperoleh dari wilayah lain, bahkan saling suplai antar pulau. Artinya, pasar suplai gabah berjalan normal," kata Syaiful kepada media di Jakarta, Senin, (26/12).

Tak hanya itu, lanjut Syaiful, Bulog sendiri sudah lama menjalankan program serap beras medium dan premium untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari industri-industri penggilingan padi, sejauh ini berjalan baik. 

Namun, mengapa kali ini harus impor? Inilah pertanyaan besarnya. Selain itu, harus dibuka juga transparansi ke publik terkait distribusi CBP yang ada di Bulog, apakah benar-benar habis atau lari kemana.