Klaim Pasien Gakin Tidak Diberkaskan

Indikasi Korupsi dengan Hilangkan Bukti Pembayaran

Selasa, 01 Februari 2011 – 18:11 WIB

Ironisnya, sambung dia, belasan rumah sakit yang dikerjasamakan untuk menampung pasien gakin seharusnya memiliki sistem pemberkasan. Kenyataannya, bukan hanya dinas kesehatan yang tidak memiliki berkas pasien gakin, namun rumah sakit terkait juga tidak memberkaskan data itu.

"Seperti RS Budi Asih. Saya curiga bahwa ada sekenario korupsi yang didukung oleh aparat. Bahkan Pemprov DKI pernah menganggarkan pengadaan filing cabinet untuk sejumlah instansi, kenapa tidak digunakan untuk menyimpang berkas tersebut. Selayaknya KPK (komisi pemberantasan korupsi) jemput bola atas kasus tersebut," sergahnya.

Tom menambahkan, sangat disayangkan masih ada upaya untuk mencari keuntungan segelintir oknum dengan mengatasnamakan klaim anggaran pasien gakin. "Selama ini banyak pasien gakin yang ditolak oleh rumah sakit. Sekalipun diterima, justru dicatat dalam pemberkasan. Ini tentunya ada upaya mengambil keuntungan dari klaim anggaran pasien gakin," imbuhnya.

Karena itu, dirinya berharap agar kalangan politisi di Kebon Sirih juga tidak hanya duduk manis menyaksikan adanya indikasi penyimpangan anggaran klaim tersebut. 'Anggaran itu juga disetujui oleh dewan. Makanya dewan jangan hanya tinggal saja, karena dewan juga bisa melaporkan atas pelanggaran undang-undang di dinas kesehatan. Tindakan itu sebagai bagian dari fungsi pengawasan," pungkasnya. (rul)

JAKARTA - Pelaksanaan anggaran di Pemprov DKI masih sarat dengan indikasi korupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News