Konon, Sekjen PDIP Selalu Berhadapan dengan Hukum ketika Kritik Pemerintah dan Musim Politik

jpnn.com, JAKARTA - Pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dianggap tak bisa dipisahkan dari kritik yang selalu diarahkan ke pemerintah dan politik.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy saat mendampingi kliennya yang menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (10/6).

Ronny membawa dokumen grafik yang menunjukkan adanya tindakan hukum terhadap Hasto ketika mendekati kontestasi politik.

Terbaru, lanjut Ronny, ketika Hasto mnyampaikan kritik atas hasil Pilpres 2024 yang penuh dengan indikasi kecurangan.

"Isu ini selalu dinaikkan kalau kami libat bulan ini, kemudian September ini ketika ada di Museum Fatahilah, Oktober ketika ada putusn MK, kemudian ada pendaftan Saudara Gibran," kata Ronny.

Ronny menyampaikan pada November, Hasto juga menjadi objek panggilan aparat hukum ketika mengkritisi adanya dugaan kriminalisasi terhadap seniman Butet Kartaredjasa, jurnalis Aiman Witjaksono, dan beberapa aktivis.

"Kemudian Desember ketika masa kampanye, Januari ketika kami menyampaikan adanya abuse of power dugaan mobilisasi aparat, LSM. Kemudian di Maret dan April ini, sangat tinggi, isu ini mulai naik, dinaikkan. Ini untuk kami sampaikan kepada publik karenq panggilan kepada lembaga penegak hukum ini berturut-turut," kata Ronny.

Ronny juga menjelaskan pekan kemarin Hasto baru memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Di hari yang sama pada sore harinya, Hasto tiba-tiba diumumkan untuk dipanggil penyidik KPK.