KPK Bidik Penyeleweng Layanan Publik
Senin, 12 Januari 2009 – 19:00 WIB
Ketua KPK juga mengingatkan bahwa pasal-pasal hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31/1999 Jo UU Nomor 20/2001 sudah sangat luas.“Dari 30 pasal delik korupsi, hanya pasal 2 dan 3 yang menegaskan bahwa korupsi itu dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Sisanya sekitar 28 pasal lagi menyebut antara lain sogok-menyogok, grafitasi yang tidak dilaporkan, mark-up, uang siluman, dokumen palsu, pemerasan dan lain sebagainya juga sudah ditegaskan sebagai tindakan pidana korupsi,” ujar Antasari Azhar.
Mantan Ketua Kejaksaan Tinggi Sumbar itu juga menyebut lambatnya pengesahaan APBN dan APBD sebagai sebuah peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Keterlambatan pengesahan anggaran ini terjadi hampir di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. “Akibatnya, pada akhir tahun, tepatnya pada bulan Desember bermunculan dokumen palsu atas berbagai proyek APBN dan APBD,” kata Antasari Azhar.