KPK Diminta Awasi Potensi Serangan Fajar di Sumsel

Bahkan, lanjutnya, di antara anggota keluarga itu banyak yang maju sebagai caleg tanpa didukung pengalaman politik maupun latar belakang sebagai pengurus partai dalam kurun waktu lama.

Hal ini juga disinyalir dari dugaan adanya proyek infrastruktur jalan Provinsi Sumsel yang saat ini dalam proses tender senilai kurang lebih Rp1,4 triliun, di mana kontraktor dari Jakarta yang ‘mengijon’ proyek-proyek tersebut dengan fee 30% dan sampai bulan April ini harus membayar DP 20%.

KAPAKKN, kata Ismaul, mendapatkan informasi dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang infrastruktur terkait adanya dugaan penyelewengan dana sekitar Rp 1,4 triliun, yang disinyalir uang tersebut sekitar 30 persennya diambil untuk kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi itu diduga akan digunakan dalam pencalonan diri mereka di pemilu 2019.

Indikasi ini menguat karena proyek-proyek itu diberikan tanpa melalui tender dan langsung dikerjakan kontraktor yang ditunjuk oleh pemegang posisi elite pemerintahan setempat.

Dengan dugaan ini dikhawatirkan akan banyak dana yang diselipkan/diambil untuk kepentingan pribadi dan memuluskan hasrat jahat memenangkan anggota keluarga dalam pemilihan umum berupa kursi legislatif.

Praktek politik uang ini ditengarai akan jauh lebih marak lagi menjelang satu minggu masa pencoblosan dan mencapai puncaknya pada dinihari tanggal 17 April 2019 dalam bentuk 'serangan fajar'.

BACA JUGA: Berapa Suara Diraup Prabowo Setelah Ada Pernyataan Ustaz Abdul Somad?

Mencermati situasi dan kondisi bakal terjadinya perilaku politik uang yang bakal merusak Pemilu/Pilpres 2019 ini, KAPAKKN Sumsel menyatakan sikap sebagai berikut: