Kualitas Pendidikan di SMA/SMK Terancam Merosot

jpnn.com, BALIKPAPAN - Pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemko ke pemerintah provinsi masih menyisakan persoalan. Terutama soal minimnya alokasi bantuan operasional sekolah (BOS).

Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan memicu turunnya kualitas pendidikan. Pasalnya, akan banyak kegiatan yang dihapuskan.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Balikpapan, Kaltim, Eddy Effendi menjelaskan, saat ini kondisi belajar mengajar sudah lebih baik dibanding awal tahun lalu.

Khususnya setelah ada kepastian besaran dana BOS. Sayangnya, jumlahnya dana BOS banyak berkurang jika dibanding tahun ajaran sebelumnya .

Operasional yang sebelumnya Rp 3,4 juta (Rp 1,4 juta dari pusat, Rp 1 juta dari provinsi dan Rp 1 juta dari kota) menjadi Rp 2,3 juta (Rp 1,5 juta dari pusat dan Rp 900 ribu dari provinsi) per siswa per tahun. “Itu kan berat sekali,” ujarnya.

Dia berharap ke depan partisipasi masyarakat untuk pendidikan bisa dimaksimalkan. Sebab, berdasarkan perhitungan, kebutuhan ideal untuk operasional SMA/SMK di Balikpapan sebesar Rp 4.885.000 per siswa per tahun. Artinya, dana BOS tak cukup untuk menutupi separuh dari kebutuhan operasional tersebut.

“Kemauan masyarakat untuk membantu biaya sudah ada. Hanya saja pemerintah daerah belum mampu memenuhi keinginan tersebut. Masyarakat mau berpartisipasi juga tidak bisa, nanti jatuhnya malah pungli (pungutan liar). Walaupun sebetulnya aturan pusat memperbolehkan, tapi pemprov masih menginginkan pendidikan gratis,” tambahnya.

Eddy melanjutkan, tidak masalah menerapkan pendidikan gratis asal pemprov mampu mencukupi kebutuhan operasional. Jika tidak, jangan sampai justru mengorbankan kualitas.