LaNyalla Minta BPN Fokus Menyelesaikan Konflik Lahan Masyarakat Kecil

jpnn.com - SURABAYA - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat kecil.  Menurut LaNyalla, penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah.

“Saya minta tahun ini BPN fokus menyelesaikan konflik lahan tersebut,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/1). 

Senator dari Jawa Timur itu menjelaskan bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang 2022 di 33 provinsi di Indonesia. 

Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 kepala keluarga (KK).

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil.

"Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan makin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan," ungkap LaNyalla.

Menurut data KPA, lanjut dia, aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer dan bisnis pertanian.

Tak hanya itu, pria lulusan Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan fakta menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang kongkalikong dengan petugas di lapangan.