Masalah Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Penuh Intrik Politik, Kapan Berakhir?

Dia menegaskan honorer K2 masih mengingat jelas  peristiwa 15 September 2015. Saat itu dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, pemerintah yang diwakili MenPAN-RB Yudi Chrisnandi sepakat untuk mengangkat seluruh honorer K2 secara bertahap tiap tahun sebanyak 25 persen dimulai dari 2016 dan berakhir 2019 menjelang Pilpres.

Kenyataannya kata Itong, honorer K2 telah menjadi korban kebijakan, dijadikan komoditi politik dan ajang KKN yang mengakibatkan rendahnya kualitas birokrasi di tanah air. 

Belum cukup sampai di sini, honorer K2 terutama tenaga teknis administrasi betul-betul diombang-ambingkan dan dipermainkan pemerintah.

Walaupun KemenPAN-RB akan memberikan kebijakan khusus untuk honorer K2 dalam seleksi PPPK 2022, tetapi tenaga teknis administrasi tidak semua memiliki sertifikat keahlian.

"Bukankah ini jebakan atau sengaja agar para honorer K2 tenaga teknis administrasi kendor semangatnya dan akhirnya mengundurkan diri," cetusnya.

Akhirnya kata Itong, para honorer nonkategori masuk berbondong-bondong dan bisa menempati posisi yang semula diisi honorer K2. Semua ini bisa terbaca dan diprediksi karena ada faktor politik maupun ajang KKN lagi.

Seharusnya pascarekrutmen CPNS 2013, pemerintah mengambil tindakan tegas bahwa honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus langsung diberi surat agar mengundurkan diri. Bukan malah sebaliknya masih disuruh mengumpulkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

"Apakah tindakan seperti ini bisa dibenarkan? Buat apa SPTJM tersebut kalau hanya mau melukai hati honorer K2 seluruh Indonesia," ucapnya.