Masalah Honorer Tidak akan Tuntas Sampai 2023, Jumlahnya Malah Makin Besar

Namun, kemudian muncul honorer K1 dan honorer K2. Honorer K1 dibiayai APBN/APBD. Honorer K2 gajinya dianggarkan dari luar APBN/APBD. 

"Sekarang banyak honorer dengan istilah macam-macam, padahal masalah honorer K1 maupun honorer K2 belum selesai loh," cetusnya.

Fikri yang intens mengikuti masalah honorer menambahkan, kunci dari semua masalah tersebut ialah data.

Selama datanya amburadul, tidak valid, jangan berharap masalah honorer akan tuntas.

Pemerintah, kata Fikri, seharusnya membereskan dulu masalah data.

Kemudian membuat regulasi sesuai peta data yang dimiliki pemerintah.

"Tetapkan satu instansi pemegang database. Misalnya diserahkan ke BKN karena ujungnya semua usulan pemberkasan penetapan NIP PPPK akan ke BKN juga," pungkasnya. (esy/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!