Selain itu, Jimly juga mendorong adanya peradilan etik tidak hanya di penyelenggara pemilu, tapi juga di institusi negara lainnya. "Ini agar lembaga negara bisa kembali di hargai masyarakat dan tetap menjaga kepercyaan dan citra lembaganya," pungkasnya. (dms)
JAKARTA - Jumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum di daerah terus meningkat. Terbukti , dalam setahun terakhir,