Masih Ingat 3 Alat Sadap di Rumah Dinas Pak Jokowi?

Hak angket diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Demokrat Roy Suryo menuturkan saat ini memang sedang ada penggalangan suara untuk mewujudkan penggunaan hak angket itu. Tapi, pengusulan tersebut masih bergulir terus. ”Sedang diupayakan terus,” ujar dia.

Mantan menteri pemuda dan olah raga itu menuturkan saran dari kuasa hukum Ahok untuk memeriksa SBY di pengadilan itu dianggap salah logika.

”Kok sudah dibalik-balik. Ibaratnya seorang tertabrak mobil kecelakaan kok yang diperiksa dulu yang ditabrak. Mestinya yang menabrak dong,” ujar dia.

Hal yang sama dia ungkapkan menanggapi keinginan untuk memeriksa SBY dalam pelaksanaan hak angket. Menurut Roy yang harus diperiksa adalah kuasa hukum Ahok.

Dia menegaskan bahwa pembicaraan antara KH Ma’ruf Amin dan SBY itu dilakukan orang biasa bukan pejabat publik.

Pembicaraan privat itu lantas diduga diambil dan dijelaskan dalam persidangan dan tentu dicatat. ”Lalu dipergunakan untuk mendesak saksi, KH Ma’ruf Amin,” kata dia. (jun)

Nasib Kasus Dugaan Penyadapan