Masih Kekurangan Pegawai, Daerah Ini Belum Siap Menghapus Tenaga Honorer

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meninjau kembali wacana penghapusan tenaga honorer, dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pembayaran gajinya dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Prinsipnya kami ikuti arahan pusat. Kalau bisa ditunda, ya, ditunda dulu. Karena ini berkaitan dengan beban keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan," kata Iwan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/7).

Pemkab Bogor menyatakan masih mengalami kekurangan pegawai di lingkup pemerintahan. Oleh karena itu, Pemkab Bogor belum siap menghadapi wacana kebijakan penghapusan tenaga honorer. 

Iwan menjelaskan saat ini Pemkab Bogor memiliki 15.250 aparatur sipil negara (ASN), sedangkan kebutuhan pegawai mencapai 22 ribu orang.

Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki ketergantungan cukup tinggi kepada tenaga honorer di tengah krisis kekurangan pegawai negeri sipil (PNS). 

Pemkab Bogor belum lama ini melakukan pembahasan mengenai rencana pengangkatan sekitar 2.000 orang tenaga PPPK 2023.

Menurutnya, biaya yang harus disiapkan untuk menggaji mereka dalam setahun mencapai Rp 120 miliar.

"Kalau uangnya cukup, ya, kami angkat semua. Kalau kurang, ya, secara bertahap kami angkatnya. Karena kalau APBD habis untuk gaji pegawai, kapan kita bisa membangun," ujarnya.