Mau Nikah Susah, Tak Nikah Salah

Senin, 04 Maret 2013 – 23:08 WIB

"Mereka mau nikah susah, gak nikah juga salah. Ada yang sudah direlokasi tapi tempatnya tidak memadai. Jadi relokasi bukan penyelesaian elementer untuk kasus ini," tegasnya.

Karena itu, Hendardi meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), segera memutus mata rantai terhadap berbagai pelanggaran beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

"Mata rantai pelanggaran ini harus diputus. Kalau kita lihat, SBY mampu dan memiliki kekuatan melakukannya. Tapi dimana SBY? Jangan hanya ngurusi masalah partai," sindir Hendardi. (fat/jpnn)

JAKARTA - Tim advokasi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dari Setara Institute, Hendardi, mendesak pemerintah memutus berbagai bentuk

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News