Mendagri Berharap Ada Payung Hukum Jelas

Kamis, 12 Januari 2012 – 13:19 WIB

Ia menambahkan, KIP Aceh yang menetapkan pemungutan suara pada 16 Februari 2012, sudah berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Dia lantas menyebutkan berbagai peraturan perundang-undangan.

"KPU perhatikan semua usulan. Sejauh ada payung hukum, kita akan lakukan demi perdamaian Aceh dan keutuhan NKRI," kata Hafiz. (boy/jpnn)

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, berharap adanya kesepahaman payung hukum mengenai penyelenggaraan pemilukada Aceh. Dia

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News