Menilai Sirkulasi Elite Partai Politik Sejak Era Reformasi

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi alat-alat kekuasaan pemerintah.

Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri, didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI. Namun pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut dan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan antusiasme dan militansi peserta KLB, hingga kemudian secara de facto Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan secara de jure sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI.

Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996, para pendukung Megawati Sukarnoputri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres. Hingga kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintahan Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.

Pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Sukarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, hingga terjadi bentrok dengan kubu Megawati Sukarnoputri. Perisiwa kerusuhan ini dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli. Penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro oleh pendukung kubu Soerjadi berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996 

Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai Ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres V di Denpasar, Bali.

Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP periode 2015-2020.