Menteri LHK Optimistis Indonesia Mampu Menyelesaikan Masalah Kehutanan

"Serta koridor lanskap guna menjaga kekayaan mega biodiversity Indonesia," ujar Siti.

Makna selanjutnya, kata Siti, dari mewujudkan ideologi kehutanan pascakayu, yakni pembangunan kehutanan yang berkeadilan sekaligus memeratakan distribusi penguasaan sumberdaya hutan bagi masyarakat.

"Aktualisasinya melalui kebijakan dan program perhutanan sosial yang mampu menopang pengembangan sosial, ekonomi, dan kelembagaan usaha," kata Siti.

Siti menyatakan, Presiden Jokowi melalui Nawa Cita melakukan langkah korektif.

"Mengubah dan menjadikan keberpihakan kepada rakyat lebih mengemuka dan diaktualisasikan," tegasnya.

Siti menjelaskan 'Kehutanan Pascakayu' juga merupakan era kehutanan yang akan menjadi salah satu pilar bagi terwujudnya berbagai target pembangunan nasional maupun global.

Mulai dari Sustainable Development Goal’s (SDG’s), pembangunan rendah emisi (Low Emission Development), pemenuhan NDC (Nationally Determined Contribution), kemandirian energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kedaulatan pangan, dan program strategis nasional lainnya.

Selanjutnya, Siti pun mengungkapkan setelah tujuh tahun Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup kepada Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuktikan jika Presiden Jokowi adalah seorang Rimbawan yang mampu melihat persoalan konflik tenurial, ketidakadilan dalam perijinan, penebangan liar dan perambahan, kebakaran hutan, deforestasi, fragmentasi habitat satwa akibat perijinan, gangguan pada bio-dioversity, dan sederet masalah lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup sebagai satu rangkaian, yang integratif, bukan parsial.