Merdeka dari Kesalahpahaman

Jangan sampai keengganan kita untuk berfikir kritis, malas membaca—sebagaimana survei PISA di atas—menyebabkan bangsa ini terjerembab dalam stigma dan dogma, virus yang membuat kita tidak akan ke mana-mana di tengah persaingan global yang kian ketat.

Dalam khazanah sosiologi politik, dikenal apa yang disebut sebagai in-group feeling, yaitu preferensi pilihan politik berdasar kesamaan latar belakang. Setiap saat kita mengalaminya. Misalnya, saat musim pemilu, para caleg parpol cenderung memilih bertarung di daerah asalnya.

Jarang sekali caleg dari Jawa, misalnya, bertarung di Papua. Atau caleg asal Bali dicalonkan di Aceh, sulit menemukan rasionalisasinya.

Dengan berkompetisi di daerah asal atau wilayah yang memiliki irisan kultural (identitas) dengan caleg tersebut, terasa ada passion untuk memperjuangkan kepentingan pemilihnya. Dengan kata lain identitas politik memiliki pijakan historis dalam demokrasi.

Sistem yang secara sadar memberi ruang kepada semua identitas (agama, ideologi, suku, aliran politik, mazhab ekonomi, dll) untuk saling berdialektika secara beradab. Meminjam istilah Karl Marx -tesis yang di-challenge dengan antitesis- pada akhirnya akan menghasilkan sintesa.

Maka sekali lagi penulis mengajak, dengan usia Republik yang sudah makin dewasa ini, kita harus berani berbicara substansi, tidak hanya cover dan gimik politik. Diskursus tentang isu-isu sensitif yang selama ini “mengganggu” juga mesti dibuka secara luas—namun dengan pijakan ilmu pengetahuan.

Hal ini agar masyarakat mendapat pemahaman yang utuh, bukan hanya retorika, apalagi propaganda. Hanya dengan cara demikian, republik ini akan tegak hingga ribuan tahun, jutaan tahun ke depan, karena tidak ada sejarah yang ditutupi, dibiaskan, maupun digunaan untuk kepentingan sesaat. Merdeka!!!(***)

*Penulis adalah Ketua Komisi II DPR/Koordinator Majelis Nasional Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: