Merdeka dari Kesalahpahaman

Jalan tengahnya ialah Pancasila yang merupakan kesepakatan religius dari berbagai agama untuk mendirikan negara merdeka. Momentum itu sekaligus menguatkan fakta -sebagaimana dikutip dari pernyataan mantan Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara- bahwa umat Islam terlibat aktif mendirikan negara yang prural ini.

Hal itu terkonfirmasi ketika para pejuang Islam saat itu menyetujui penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Fakta lain bahwa elite Islam tidak berniat membangun negara Islam di Indonesia juga terlihat dari sikap ulama-ulama Nusantara yang hadir di Konferensi Khilafah di Turki pada 1924. Saat itu, Indonesia diwakili oleh Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) dan Muhammad Natshir.

Sebagaimana ditulis Hamka dalam 'Ajahku : Riwajat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera' (1958), dijelaskan bahwa saat itu delegasi Hindia Belanda tidak tertarik dengan ide khilafah.

Sebaliknya, kita memantapkan diri membangun negara yang menempatkan agama sebagai ‘sinar terang pemandu jalan’ yang diformalkan dalam Pancasila.

Setelah sekian dekade, masih saja terdapat fallacy of thinking atau kesalahan berfikir kolektif yang alami maupun by design. Misalnya, terkait dengan isu politik identitas dan identitas politik.

Kita sepakat politisasi identitas adalah cara berpolitik yang tidak cerdas, berbahaya dan kampungan. Pasalnya, dengan memolitikkan identitas kultural yang given atau private untuk tujuan politik elektoral, sama saja dengan menghancurkan bangunan republik yang sejak awal bertumpu pada keberagaman. Kita sepakat untuk menolak itu.

Menyoal Identitas
Namun, di saat yang sama kita juga harus bisa memisahkan antara keduanya, bahwa identitas politik berbeda dengan politik identitas maupun politisasi identitas.