MK Setuju PN Tangani Sengketa Tahapan Pilkada

"Saya sangat setuju, memang begitu aturannya kan. Jadi, kalau pengadilan pilkada itu ada pengadilan tersendiri. MK tidak mengurusi hal-hal tetek-bengek seperti itu," katanya kepada wartawan di gedung MK, Jumat (18/3).

Menurut Mahfud, dengan adanya pengadilan khusus pemilukada di PN, MK bisa lebih fokus pada masalah-masalah yang mendasar. Tetapi apabila sengekat tahapan pemilukada masih diberikan ke MK, pihaknya akan memberikan keadilan menurut pemahamannya sendiri, berdasar perintah konstitusi.

“Kalau tetap diserahkan ke MK, ya tetap seperti selama ini yaitu menegakkan keadilan substantif dengan paradigma hukum progresif. Itu kalau masih di MK. Tapi kalau mau dipindah, ya silahkan saja. Tapi secara pribadi, amat senang sekali,” ujarnya.