Nusron Gandeng NGO di Hong Kong Selesaikan Masalah Tenaga Kerja

"Pemerintah butuh data WNI-nya, termasuk yang menjadi buruh migran. Ada tujuh hal dasar yang perlu diketahui, namanya, nomor paspornya, alamatnya di Indonesia, agensi yang memberangkatkan dari Indonesia, siapa majikannya atau dia kerja di mana, agensi di sini siapa, kemudian bagaimana kejelasan kontraknya," ungkap Nusron.

Pemerintah, kata Nusron, membutuhkan itu karena kalau terjadi sesuatu untuk melakukan mitigasi. Sementara mengenai biaya penempatan, Nusron menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk transparasi. Maka dari itu, atas masih adanya biaya yang terlalu tinggi pemerintah berkomitmen untuk mereduksi.

Pemerintah, tambah Nusron, juga terus memperkuat proteksi, melakukan percepatan pelayanan, dan saat ini sedang mengusulkan agar pemerintah memberikan KIP bagi TKI yang ingin melanjutkan belajar di Universitas Terbuka.

Dalam hal upaya meningkatkan kompetensi TKI, Nusron mengajak NGO buruh migran di Hong Kong untuk berpartisipasi membuat silabus yang bisa diterapkan dalam training di Indonesia. Sebab, selama ini yang mengisi training tidak semua punya pengetahuan soal bagaimana kondisi di Hong Kong.

Kepada para NGO, Nusron juga mengajak mereka untuk melakukan rating terhadap agensi-agensi di Hong Kong agar bisa menjadi gambaran atau persepsi mana agensi yang bagus dan mana agensi yang tidak bagus. Menurut Nusron, semakin banyak yang melakukan rating, maka akan semakin memudahkan dalam keputusan memilih agensi tersebut sebagai sarana atau jasa penempatan.

Sementara itu, dalam audiensi tersebut, Eni Lestari menyampaikan ada beberapa poin yang perlu ditekankan dalam menyikapi persoalan TKI di Hong Kong seperti soal bahasa dan perbedaan budaya. "Karena faktor bahasa, sering majikan di sini itu geregetan," katanya.

Karena itu, Eni menyarankan agar training yang dilakukan sebelum pemberangkatan fokus pada apa yang akan menjadi pekerjaannya. Kemudian Sringatin memberikan masukan juga menyampaikan agar dalam training yang disiapkan fokus pada apa yang akan dikerjaka di lapangan. Kemudian, perlu ditingkatkan juga mengenai pemahaman terkait hak serta hukum sehingga bisa meminimalisir permasalahan.

Adapun Betty dari HELP dalam kesempatan diskusi menyampaikan pihaknya selama ini melakukan edukasi kepada para TKI mengenai hak-hak yang perlu diketahui serta bagaimana bekerja yang aman dan menjaga keselamatan. (adk/jpnn)