Pak Anies Tolong Hati-Hati Pilih Orang untuk TGUPP

"Kami ambil mereka itu karena punya profesionalisme," tegasnya.

Yang bahaya, kata Soemarsono, jangan sampai terjadi seperti di era Basuki. Dia mencontohkan, oknum staf khusus kalau masuk ke SKPD seperti gubernur bayangan, bahkan lebih ditakuti dari Ahok.

"Selalu pinjam nama. Kedatangan dia seperti mempersonifikasi Pak Ahok. Dia menjadi gubernur bayangan. Biasa sekali orang meminjam nama pimpinan," katanya.

Menurut Soemarsono, tidak ada yang bisa menjamin 74 orang ini nantinya tidak meminjam nama dan kewenangan pimpinan untuk bertindak atas nama pimpinan. Padahal pimpinan tidak menyuruh.

"Ini situasi yang dihadapi SKPD. Saya bisa bayangkan 74 itu dia merasa terkawal oleh staf. Apalagi kalau stafnya ilmunya lebih bawah dari SKPD, bisa bayangkan secara moral pasti. Kalau lebih hebat tidak apa-apa," paparnya.

Karena itu, dia mengingatkan, Anies menyeleksi orang harus profesional dan betul-betul pengalaman. Meski memiliki tugas khusus dan kewenangan yang jelas, tim ad hoc tidak punya hak mengambil keputusan.

"Output-nya adalah rekomendasi kepada gubernur. Itu yang penting. Jadi gubernur yang membuat keputusan," tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana Rp 28,99 miliar untuk TGUPP dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2018.