Pak Jokowi Diminta Dukung KPK Usut BLBI

Dalam catatan FITRA, sampai 100 tahun Indonesia Merdeka atau tahun 2045, hutang bunga BLBI belum lunas.

Negara masih menanggung kira-kira sampai Rp 145 triliun.

Pemerintah membayar utang bunga saja Rp 7 triliun per tahun.

"Sedangkan pengemplang BLBI menikmati hasil korupsi dengan mesin uang yang selalu mengalir dalam bisnisnya," ungkap Apung.

Dia mengatakan, dalam menangani kasus besar KPK butuh dukungan penuh pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo.

"Supaya kasus BLBI ini selesai dituntaskan KPK. Kalau tidak, KPK justru yang akan dikriminalisasi dan dihancurkan oleh konglomerat pengemplang BLBI yang sekarang menguasai rantai gurita bisnis di Indonesia," katanya.

"Presiden harus mendukung penuh dan menjamin proses hukum tanpa intervensi oleh KPK," tuntas Apung.(boy/jpnn)