Pandemi Bikin Frustasi, Banyak Pekerja Migran di Singapura Pilih Bunuh Diri

jpnn.com, SINGAPURA - Otoritas di Singapura mulai mengawasi banyaknya angka bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang ditemukan pada kalangan pekerja migran setelah banyak pihak cemas karena mereka yang berpenghasilan rendah, terpaksa terkurung dalam asrama selama pandemi COVID-19.

Singapura pada April 2020 menutup sejumlah akses dan membatasi aktivitas warga di sejumlah kompleks asrama yang banyak dihuni oleh pekerja migran asal Asia Selatan. Tujuannya, pemerintah ingin menekan penyebaran COVID-19 di kalangan para pekerja.

Empat bulan setelahnya, karantina masih berlaku di beberapa asrama. Sejumlah pekerja migran yang telah terbukti negatif COVID-19 juga masih dibatasi aktivitasnya oleh otoritas setempat. Nasib mereka semakin tidak pasti, padahal keluarga di negara asal bergantung dari kiriman uang para pekerja itu.

Kelompok pegiat hak asasi manusia mengatakan kebijakan itu berdampak parah pada kualitas hidup pekerja migran. Aktivis menyebut sejumlah kasus para pekerja migran ditahan karena dituduh melanggar Undang-Undang Kesehatan Mental.

Sebelum ditangkap aparat, mereka terekam dalam sebuah video tengah melompat-lompat di atas atap dan tepi jendela yang tinggi.

Dalam tayangan yang banyak disiarkan media setempat, Minggu (2/8), seorang pekerja migran berusia 36 tahun terlihat berdarah di bawah tangga asramanya setelah melukai dirinya sendiri.

Kementerian Ketenagakerjaan Singapura pada Rabu (5/8) mengatakan pihaknya mengawasi aksi bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang dilakukan para pekerja migran di asrama dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian akan bekerja sama dengan para mitra untuk membuat program yang mendukung kesehatan mental para pekerja migran.

Kementerian mengatakan belum ada kenaikan jumlah bunuh diri pada kalangan pekerja apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Insiden itu seringkali berakar dari persoalan keluarga yang diperparah dengan larangan pulang akibat pembatasan perjalanan selama pandemi, kata pihak kementerian.