Partai Garuda Minta Jangan Politisasi Kebijakan UMP

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda menyebut menjelang pemilihan umum banyak pihak yang melakukan atraksi politik.

Namun, dia meminta jangan ada yang melakukan politisasi pada kebijakan upah minimum pekerja (UMP).

"Jangan karena ada kepentingan untuk mendapatkan suara, lalu para kepala daerah, pejabat dan lainnya membuat keputusan yang seolah-olah pro rakyat, tapi sebenarnya malah menjerumuskan rakyat dan perekonomian negara," ujar Teddy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu (27/11).

Menurut Teddy, kenaikan upah minimum pekerja harus sesuai dengan kemampuan pengusaha.

"Harus melihat juga dunia usaha yang masih berjuang, belum normal, pasca covid-19 yang menghantam dunia, di tengah para pekerja yang banyak terpaksa mengalami pemutuhan hubungan kerja (PHK), di tengah ancaman resesi, tentu malah bisa menambah beban berat bagi perekonomian," beber Teddy.

Jubir Partai Garuda itu mengingatkan jangan sampai pengusaha makin terimpit, PHK bertambah, sehingga yang terpaksa berhenti bekerja sebelumnya saat covid-19, malah makin sulit mendapatkan pekerjaan.

"Jangan sampai karena upah naik gila-gilaan maka harga jual maupun harga beli material naik, yang mengakibatkan turunnya produksi," katanya.

Teddy menilai kenaikan upah yang sewajar saja, jangan sampai akhirnya merugikan masyarakat.