Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Kemensos dan Satgasus Polri Menyisir 202 Desa di Wonosobo

jpnn.com, WONOSOBO - Kementerian Sosial (Kemensos) terus meningkatkan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengecek Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mencocokannya dengan fakta lapangan.

Hal ini juga menjadi komitmen bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memberikan arahan langsung kepada Direktorat Jaminan Sosial dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kessos untuk turun ke lapangan mengecek dan mencocokkan DTKS dengan KPM.

Selain itu, merespons cepat aduan masyarakat terkait bantuan sosial.

Dalam melakukan pengawasan, Kemensos menggandeng aparat penegak hukum, yaitu Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri untuk mencegah adanya penyimpangan penyaluran bantuan sosial yang berpotensi menimbulkan korupsi.

Kolaborasi sangat diperlukan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap 20 juta KPM yang tersebar di sekitar 80 ribuan desa, sementara sumber daya manusia Kemensos terbatas.

"Banyak tantangannya. Kami mencoba untuk berkolaborasi dengan Kemensos agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran. Kami juga semaksimal mungkin mengurangi terjadinya penyalahgunaan,” ungkap
Ketua Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Budi Agung Nugroho di sela-sela tugas lapangan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Kemensos dan Satgasus Pencegahan Korupsi Polri melakukan pengecekan dan pencocokan data pada 202 desa di 15 kecamatan di Wonosobo sejak 17-21 Juli 2023.
Pengecekkan dan pencocokan data ini berfokus pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).