PDIP Sebut Jual Beli Jabatan Marak di Era Anies Baswedan, Anak Buahnya Tidak Terima

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya membantah adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Maria, pihaknya hingga saat ini belum menemukan soal kasus jual beli jabatan seperti yang dituduhkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

"Alhamdulillah di tataran kami tidak ada (temuan jual beli jabatan) karena semua mekanisme dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada," ujar Maria saat dikonfirmasi, Kamis (25/8).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengeklaim pihaknya selalu menyelenggarakan proses pengangkatan termasuk lurah dan camat sesuai mekanisme.

Ada sejumlah proses yang harus dilalui. Pertama, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mesti mengajukan nama-nama yang akan diusulkan untuk naik jabatan.

Lalu, BKD akan menggodok nama-nama tersebut sebelum dilanjutkan ke uji kompetensi.

“Hasil dari uji kompetensi itu kemudian akan digunakan sebagai bahan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” kata dia.

Baperjakat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan beranggotakan Asisten Pemerintahan Setda DKI, perwakilan SKPD, Inspektorat, dan BKD.