Pemda Ini Butuh Tambahan 2.700 PNS Baru

jpnn.com, MADIUN - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKD) Kabupaten Madiun, Jatim, belum menerima pemberitahuan resmi dari Kemenpan-RB soal rencana reksrutmen CPNS pemda tahun depan.

"Belum ada informasi yang masuk tentang rekrutmen CPNS di daerah ke kami,’’ kata Kepala BKD Kabupaten Madiun Endang Setyowati.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk berpikir bijak menanggapi kabar tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mafia CPNS bakal bergentayangan.

Mengingat banyak warga yang kepincut menjadi pegawai negeri sipil (PNS) hingga rela mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah. ‘’Masyarakat harus pandai. Jangan mudah terpengaruh,’’ tegasnya.

Jika kabar itu benar adanya, tentu pemkab kegirangan. Sebab, tahun depan membutuhkan sekurangnya 2.700 PNS. Mulai pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, hingga tenaga administrasi.

Selama ini, kekurangan tenaga pendidik bisa diatasi guru tidak tetap (GTT). Sebab, kebijakan untuk mengangkat GTT memang dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Pihak sekolah dapat menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menggaji GTT tersebut. Namun, keberadaan GTT tidak masuk dalam database BKD Kabupaten Madiun. ‘’Data di kami riil PNS saja. Selebihnya di luar kewenangan kami,’’ paparnya.

Sedangkan kebutuhan pada tenaga kesehatan sudah dapat ditangani. Dengan status badan layanan umum daerah (BLUD), rumah sakit dapat mengangkat pegawai sendiri.