Pemerintah Diminta Respon Keluhan Hakim

Senin, 09 April 2012 – 11:19 WIB

Dalam sejumlah kasus Tipikor yang melibatkan oknum penegak hukum, modus yang dipilih umumnya komersialisasi jabatan. "Dari tawar menawar pasal- pasal dakwaan sampai jual beli rencana tuntutan (Rentut)," katanya.

Berdasarkan kecenderungan itu, Bambang mengatakan, sudah barang tentu komunitas hakim daerah bisa menjadi sangat rentan. Sebab, mereka menjadi sasaran empuk mafia peradilan. Sebagaimana lazimnya mafia bekerja, mereka akhirnya akan sampai pada ranah tugas hakim setelah sebelumnya memasuki dulu hidup keseharian para oknum hakim yang serba pas-pasan.

"Kalau hal yang demikian sampai terjadi, hukum sulit ditegakan karena akan menjadi komoditi yang  diperdagangkan dibalik pintu oknum hakim."

Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Al-Habsyi sangat menyayangkan anggaran Rp405 miliar di APBN-P tidak diperuntukkan untuk kesejahteraan hakim. Padahal harapannya anggaran pada APBN-P tersebut bisa digunakan untuk mensejahterakan para penjaga keadilan.

JAKARTA--Jika kesejahteraan komunitas hakim tidak segera diperbaiki, institusi pengadilan dan para hakim justru bisa menjadi titik lemah penegakan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next