Pemerintah Diminta Respon Keluhan Hakim

Senin, 09 April 2012 – 11:19 WIB

“Apa yang diungkap media seputar keseharian mereka, rumah kontrakan atau berdesakan dirumah dinas yang tak layak huni, adalah fakta yang beberapa kali pula saya temui ketika kunker ke daerah,” kata  Politisi PKS ini, Senin (9/4).

Menurut dia, seharusnya Ketua MA sebagai primus interpares haruslah memerjuangkan nasib para hakim tersebut. Sebab, dalam pandangannya anggaran diprioritaskan untuk kesejahteraan mereka.

“Saya sangat mendukung aksi untuk perbaikan kesejahteraan hakim, namun hal ini harus dilakukan dengan benar dan efektif. Kalau tidak, bisa jadi aksi mogok sidang ini baru pertama kali terjadi di dunia,” ujarnya.

“Kita harus segera duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan ini, sehingga aksi mogok tidak sampai terjadi. Bila tidak, aksi mogok tersebut akan membawa dampak besar bagi wibawa lembaga peradilan dan upaya law enforcement di Indonesia," pungkasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA--Jika kesejahteraan komunitas hakim tidak segera diperbaiki, institusi pengadilan dan para hakim justru bisa menjadi titik lemah penegakan

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News