Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pemersatu Bangsa

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Minggu, 26 Juni 2022 – 17:25 WIB
Pemersatu Bangsa - JPNN.COM
Ada wacana memasangkan dua gubernur ini sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Ilustrator: Sultan Alamanda/JPNN.

Modal teknologi adalah sebuah niscaya. Di dunia global penguasaan teknologi akan menjadi faktor pembeda. Akses terhadap teknologi terbuka bagi bangsa mana saja selama strategi pendidikannya bisa menjawab tantangan globalisasi, dan bisa menempatkan diri pada sisi sejarah yang benar. Teknologi adalah ciptaan manusia yang bisa diakses manusia mana saja yang mumpuni.

Faktor ketiga adalah institusi, dalam hal ini adalah pemerintahan. Lokasi geografis adalah given dari Tuhan, sedangkan teknologi dan institusi adalah buatan manusia. Banyak negara-negara kaya sumber daya alam terkena kutukan “Resource Curse”, alih-alih makmur malah gembel.

Institusi pemerintahan yang memble dan plonga-plongo akan membuat sebuah bangsa yang secara geografis potensial makmur menjadi terpuruk, dan hanya bisa hidup sebagai kuli di tengah bangsa-bangsa dan bangsa di tengah para kuli, “Coolies among nations, nation among coolies,” kata Bung Karno.

Bahwa bangsa Eropa dan Amerika yang berada pada negara empat musim ditakdirkan menjadi bangsa yang kaya dan maju adalah omong kosong. Banyak studi yang membantah soal itu. Anderson dan Acemoglu dalam buku “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty” (2015) membuktikan bahwa negara menjadi maju karena institusi pemerintahannya ‘inclusive” melibatkan rakyat dalam berbagai keputusan strategis.

Institusi negara yang “extractive” akan menjadi negara miskin dan terbelakang. Kebijakan extractive adalah kebijakan yang mengeksploitasi rakyat dengan mengambil keputusan tanpa “manufacturing consent” melibatkan kesepakatan rakyat, misalnya undang-undang yang digedok dengan cara serampangan dan mematikan mik untuk menghidari interupsi. Pemaksaan UU Cipta Kerja dan UU IKN adalah sejumlah contoh kebijakan yang extractive.

Indonesia membutuhkan kebijakan yang inclusive untuk bisa mempersatukan bangsa. Pemimpin Indonesia pada 2024 harus mampu menjadi pemersatu bangsa dengan kebijakannya yang inklusif. Akankah ada yang mengampanyekan Tante Ernie for President 2024? (*)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Ada wacana memasangkan duet Ganjar - Anies, atau Anies - Ganjar di Pilpres 2024. Surya Paloh menyebutnya sebagai pemersatu bangsa.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cak Abror

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close