Pengusaha Tunggu Regulasi Konkret

jpnn.com - JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan rupiah, tampaknya, masih jauh dari harapan pasar. Kalangan pengusaha menganggap berbagai solusi pemerintah itu belum bisa menghilangkan efek yang mengakibatkan rupiah melemah.

Banyak pihak menyatakan masih menunggu kelanjutan konkret dari komitmen pemerintah untuk menilai dampak paket kebijakan tersebut.  Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, paket ekonomi pemerintah belum menyentuh inti permasalahan. Misalnya, rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada perusahaan padat karya yang mengekspor 30 persen produknya.

Hal tersebut dilakukan karena lesunya kinerja industri padat karya menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kinerja ekspor Indonesia. Dibarengi dengan konsumsi produk impor yang terus meningkat, neraca perdagangan pun negatif Rp 9,8 triliun.

"Masalah pemerintah yang bakal mengurangi pajak bagi industri padat karya itu tidak signifikan. Pajak itu hanya berkontribusi 10 persen dari beban perusahaan. Yang jadi inti persoalan adalah (upah) buruh yang sudah mencapai 30 persen dari beban perusahaan. Kalau pemerintah memang mau membantu, seharusnya regulasi tentang ketenagakerjaan yang diurus," ujar Anton saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/8).

Anton mengatakan, pihak perusahaan -terutama yang bersifat padat karya- memang merasakan hambatan dari aspek tersebut. Permasalahan buruh tidak hanya membuat beban perusahaan jadi lebih besar, namun juga kinerja tak kondusif. Misalnya, buruh sering melakukan sweeping. Kejadian tersebut sering diabaikan pihak berwenang. Akibatnya, investor terus mengeluhkan masalah keamanan dalam mengoperasikan perusahaan di Indonesia.

"Indonesia ini memang aneh. Saat keadaan buruk baru mengeluarkan kebijakan baik. Kalau keadaan baik malah mengeluarkan kebijakan buruk. Seperti upah buruh yang katanya sudah tidak zaman kalau masih dalam besaran itu. Tapi, setelah sudah telanjur, sekarang baru presiden bicara soal upah. Itu pun ternyata langkah yang ditempuh kurang tepat. Ini seperti sakit flu tetapi diberi obat jantung," tegasnya.

Karena itu, Anton mendesak pemerintah untuk melakukan langkah yang lebih konkret. Di antaranya, berkaitan dengan kepastian hukum dalam mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Juga, peningkatan kinerja pendukung industri seperti infrastruktur.

"Contohnya, pernyataan Pak Presiden yang saya harus puji. Saat diberi tahu tentang ini, dia bilang ke Menko Polhukam untuk segera memberantas penyelundupan. Itu sangat konkret karena saya juga yakin masih banyak yang menyelundupkan barang ke dalam negeri. Itulah yang mendistorsi kinerja produk dalam negeri," ungkapnya.