Penolakan Kenaikan BBM Partai Koalisi Bersyarat
Jumat, 30 Maret 2012 – 17:52 WIB
Karena dengan subsidi Rp225 triliun, defisit hanya 2,23 persen. Kalau tidak, kata dia, defisit bisa mencapai angka tiga persen dan melanggar Undang-undang. "Dan bisa menyebabkan utang baru," ujar Tjatur.
Dia menegaskan, kalau saja DPR diberi kebijakan menentukan harga, maka FPAN akan menentukan harga beras, sembako, tidak naik. Tapi, karena domain pemerintah PAN minta harga itu dikendalikan oleh pemerintah.
"Kita mnt harga itu dikendalikan, dipakai subsidi Rp225 triliun itu seefisien mungkin. Kita tidak ingin ada utang baru, dan defisit yang tinggi," katanya.