Penundaan Pemilu 2024 Dinilai sebagai Perselingkuhan Pemerintah dengan Pebisnis

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat Lawan Oligarki menyoroti wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang belakangan bergulir.

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan mahasiswa Abdul Kholiq dalam diskusi daring terkait penundaan Pemilu 2024 yang diselenggarakan Koalisi Rakyat Lawan Oligarki pada Sabtu (19/3).

Koalisi itu mencermati perbaikan ekonomi dan kecintaan rakyat terhadap Presiden Joko Widodo kerap dijadikan alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Koalisi yang terdiri dari 68 organisasi itu menilai alasan tersebut konyol dan mengada-ada karena tidak bisa diterima oleh nalar sehat publik.

"Publik mengetahui motif utamanya adalah mengamankan lapak bisnis para pemburu rente yang selama ini kadung merasa nyaman, karena mendapatkan begitu banyak keistimewaan di masa pemerintahaan Presiden Jokowi ini," kata Abdul.

Dia menyebut ada perselingkuhan antara elite politik dengan para pebisnis atau kaum oligarki agar akumulasi kekayaan mereka terus terjaga.

"Untuk itu, kelompok oligarki ini berusaha memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi kendatipun harus melakukan tindakan khianat terhadap konstitusi," tambah Abdul.

Dengan begitu, koalisi yang merupakan gabungan dari mahasiswa, buruh, akademisi, jurnalis, hingga NGO itu menolak secara tegas upaya penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden melalui amendemen konstitusi.