Pergub Tak Bisa Jadi Payung Hukum Ganjil-Genap
Rabu, 19 Desember 2012 – 18:29 WIB
![Pergub Tak Bisa Jadi Payung Hukum Ganjil-Genap Pergub Tak Bisa Jadi Payung Hukum Ganjil-Genap - JPNN.COM](https://image.jpnn.com/resize/570x380-80/image_not_found.jpg)
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengatakan di dalam sistem demokrasi yang kita anut, semua regulasi atau peraturan yang menyangkut rakyat prosesnya harus diputuskan oleh rakyat melalui institusi perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah Jokowi yang akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk meregulasi penggunaan kendaraan di DKI Jakarta berdasarkan nomor kendaraan (ganjil-genap), menurut Irmanputra Sidin adalah sebuah kecerobohan dan kita berkewajiban mengingatkannya.
"Idealnya kalau akan mengatur penggunaan kendaraan bermotor berdasarkan ganjil-genap atau apapun kreterianya melalui Peraturan Daerah (Perda), jangan Pergub. Kalau dipaksakan ini sebuah kecerobohan," kata Irmanputra Sidin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/11).
Aspek penggunaan kendaraan bermotor termasuk prihal pembatasan, lanjut Irman secara langsung akan bersentuhan dan memasuki wilayah publik. Karena itu, harus dibahas secara bersama-sama dan disetujui oleh DPRD. Gubernur tidak bisa memberlakukan hal itu tanpa persetujuan DPRD.
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengatakan di dalam sistem demokrasi yang kita anut, semua regulasi atau peraturan yang menyangkut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Jabodetabek
Fasilitas Makin Lengkap, Triboon Hub Tambah 2 Resto Baru di Jakarta
Minggu, 03 Juli 2022 – 03:24 WIB - Jabodetabek
Durasi Pemadaman Lampu Program Earth Hour Terlalu Singkat
Minggu, 03 Juli 2022 – 00:21 WIB - Jabodetabek
Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Warga Bekasi Diminta Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Sabtu, 02 Juli 2022 – 17:25 WIB - Jabodetabek
Anies Bangun Kampung Gembira Gembrong dengan Dana Rp 7,8 Miliar dari Infak Salat Id di JIS
Sabtu, 02 Juli 2022 – 15:45 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Regulasi PPPK Berpihak kepada Honorer, P1 Swasta Merana
Rabu, 03 Juli 2024 – 19:33 WIB - Hukum
Mbak CAT Korban Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari Buka Suara, Begini Kalimatnya
Rabu, 03 Juli 2024 – 21:06 WIB - Nasional
Dipecat Gegara Berbuat Asusila pada Mbak CAT, Ketua KPU: Terima Kasih DKPP
Rabu, 03 Juli 2024 – 21:32 WIB - Olahraga
Bek Asal Spanyol Alberto Rodriguez Hengkang dari Persib Bandung
Rabu, 03 Juli 2024 – 19:31 WIB - Pilkada
Bakal Calon Bupati Kampar Pebriyan Winaldi Bagikan Makanan Bergizi kepada Anak-Anak
Rabu, 03 Juli 2024 – 20:01 WIB