Perpanjangan MRP Terlampaui Lagi

Plt. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Papua, Didi Agus Prihatno saat dihubungi oleh Cenderawasih Pos (Grup JPNN) menjelaskan, mundurnya rencana pelantikan anggota MRP yang baru itu karena hingga kemarin pemilihan anggota MRP yang sudah tuntas adalah dari unsur adat dan perempuan. "Sedangkan dari unsur agama masih menyisakan persoalan, khususnya dari Provinsi Papua Barat," terangnya.

Didi menjelaskan, unsur agama di Papua Barat yang kuotanya 11 kursi tersebut sebenarnya sudah rampung, tinggal penandatanganan dari Gubernur Papua Barat untuk pengesahan. "Hanya saja yang sempat menjadi persoalan dan menyita waktu adalah terkait dengan kuota antara agama Islam dan Katholik. Beruntung persoalan tersebut akhirnya bisa dinetralisir oleh Komwilpil Papua Barat," katanya.

Dijelaskan, jika Gubernur Papua Barat sudah menandatangani pengesahannya, maka Gubernur Papua tinggal menandatangani SK untuk semua unsur, baik agama, adat dan perempuan. Selanjutnya diantar ke Jakarta untuk disahkan oleh Mendagri. "Sesuai jadwal, tanggal 1 Maret, Mendagri sudah harus mengesahkan keputusan soal anggota MRP yang baru, selanjutnya pelantikan anggota baru direncanakan sebelum tanggal 9 Maret," tegasnya.