Pidato Jokowi Dianggap Cuma Iklan Sukses

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti tak begitu mengapresiasi positif laporan Presiden Joko Widodo atas kinerja 7 lembaga negara, pada sidang paripurna MPR 14 Agustus lalu.

Menurut Ray, setidaknya ada beberapa hal pantas dikritik. Pertama, pembacaan laporan kinerja lembaga-lembaga negara tersebut fokus pada hal-hal yang bersifat positif. 

Hal-hal yang bersifat kekurangan dan hal yang mendapat perhatian masyarakat kurang diungkapkan kalau tidak dibicarakan sama sekali. 

"Akhirnya pembacaan laporan itu seperti hanya menjadi pembacaan fungsi-fungsi setiap lembaga negara dan bahkan dapat terjebak pada iklan sukses belaka," ujar Ray, Minggu (16/8).

Akibatnya ujar Ray, penjelasan resmi Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya atas putusan mereka soal dibolehkannya kembali keluarga petahana dalam pilkada sama sekali tidak muncul. Begitu juga tidak munculnya penjelasan Komisi Yudisial (KY) soal kriminalisasi yang dialami oleh dua pimpinan KY.

"Jokowi tidak mengungkapkan pandangan beliau terkait hal ini, apakah memang merestui tindakan polisi atau sebaliknya. Padahal, pidato Jokowi diawali dengan perlunya penegakan hukum dan dengan sendirinya perlunya membersihkan aparat penegak hukum yang tidak bersih," ujarnya.

Fakta yang sangat mencengangkan dalam pidato tersebut, Jokowi tidak mengikutsertakan laporan dari KPK dan Komnas HAM. 

"Pada hal dua lembaga negara ini tak kalah strategis dan urgentnya bagi perbaikan bangsa. Jika lembaga seperti KY masuk dalam lembaga yang diberi tempat terhormat membuat laporannya, maka tak berlebihan jika lembaga negara seperti KPK dan Komnas HAM juga diberi tempat yang sama," sarannya.