Pimpin Front Nasional Pancasila, Suharto Serukan Selamatkan Indonesia

Pertama, biaya proyek membengkak dari hanya sekitar 4,5 milar dolar AS menjadi 8,1 miliar dolar AS. Pembengkakan biaya proyek seperti ini tidak lazim dan tidak dapat diterima.

"Oleh karena itu, Front Nasional Pancasila menuntut DPR menunjuk auditor internasional yang independen untuk melakukan audit investigasi atas membengkaknya biaya proyek tersebut," ujar Suharto.

Menurut dia, Front Nasional Pancasila tidak dapat menerima DPR berdiam diri.

Kedua, setelah pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dialihkan dari pembiayaan B-to-B menjadi pembiayaan APBN.

“Artinya, secara komersial proyek Kereta Cepat ini sudah tidak layak,” ujar Suharto.

Selain itu, dia juga menilai pembiayaan proyek komersial melalui APBN secara langsung terindikasi kuat melanggar UU keuangan negara. “Terutama proyek ini adalah proyek patungan dengan asing," kata Suharto.

Untuk itu, menurut Suharto, Front Nasional Pancasila bersama rakyat Indonesia sekali lagi menuntut DPR melakukan investigasi menyeluruh terkait biaya proyek yang melonjak tidak masuk akal, kelayakan finansial proyek, risiko keuangan di masa depan serta kerugian divestasi aset BUMN.

“Pembangunan infrastruktur yang terkesan sangat asal-asalan sudah membahayakan keuangan BUMN dan keuangan negara,” tegas Suharto.(fri/jpnn)