Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pimpinan KPK Membentuk Tim Transisi, Apa tuh?

Rabu, 18 September 2019 – 11:59 WIB
Pimpinan KPK Membentuk Tim Transisi, Apa tuh? - JPNN.COM
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan lembaga antirasuah yang dipimpinnya tidak akan berhenti melakukan pemberantasan korupsi.

Dipastikan, ikhtiar melawan korupsi tetap berjalan meskipun DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).

"Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikitpun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Agus di Jakarta, Rabu (18/9).

Diketahui sebelumnya pada Selasa (17/9), Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini, KPK tidak boleh patah arang dan berhenti melakukan tugas pemberantasan korupsi.

Untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut, lanjut Febri, pimpinan telah membentuk tim transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di paripurna DPR.

"Mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM, dan pelaksanaan tugas KPK baik di penindakan ataupun pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan," ungkap Febri.

KPK, kata dia, melihat ada sejumlah perubahan aturan yang berbeda dengan poin-poin yang disampaikan Presiden sebelumnya dan perubahan tersebut memang bisa memperlemah kerja KPK.

Pimpinan KPK membentuk tim transisi yang menjalankan tugas antara lain menganalisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di paripurna DPR.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News