Politik Identitas Ancam Konsolidasi Demokrasi dan Kebhinekaan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan meminta semua pihak untuk mewaspadai penggunaan politik identitas dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024.

Pasalnya, politik identitas dalam pemilu bisa memicu konflik dan merusak tatanan kebangsaan.

Halili Hasan mengatakan belakangan ini ada upaya pihak-pihak tertentu menetralisasi politik identitas seolah-olah menjadi sesuatu yang sah dan wajar dalam konteks demokrasi. 

Padahal menurutnya, politik identitas merupakan persoalan serius yang jika dibiarkan justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan. 

“Politik identitas jelas berbahaya. Karenanya, narasi yang menetralisasi politik identitas harus kita bendung. Secara umum, politik identitas mengancam kebhinekaan dan kondolisasi demokrasi yang akan maju mundur kalau kita memberikan ruang besar bagi politik identitas," kata Halili dalam dialog Demokrasi dan Politik Identitas, Selasa (21/3).

Dia menjelaskan masyarakat Indonesia harus belajar untuk berkembang dengan adanya pemilu berkualitas sehingga para calon presiden dan wakil rakyat yang lebih mengedepankan visi misi serta program agar bisa membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju.

"Dibandingkan menggunakan politik identitas lebih baik masyarakat melihat visi misi pemimpin politiknya. Sebab, politik identitas dapat  memecah belah bangsa Indonesia," lanjutnya. 

Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi langkah Bawaslu RI secara tegas menegur Partai Ummat yang menyatakan mengusung politik identitas sebagai gerakan perjuangannya.