PP GMKI Soroti Penanganan Pandemi, Singgung 2 Menteri Ini

Diproyeksikan pada September 2021, akan mengalami peningkatan kembali sebanyak 1-1.5 juta orang.

Selain itu, UMKM tumbang pada saat pandemi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dirilis pada Maret 2021, hanya 12,5 persen UMKM yang cukup kebal dari pandemi Covid-19, 87,5 persen sisanya semua terdampak serta 15,6 persen UMKM terancam bangkrut.

"Bahkan saat ini, ketika penyebaran Covid-19 di Jawa Bali sudah menurun, sebaliknya, angka penyebaran Covid-19 di luar Jawa Bali yang penanganannya adalah tanggung jawab Menko Perekonomian justru meningkat. Yang disayangkan, billboard dengan wajah Airlangga Hartanto tersebar masif di sejumlah provinsi di Indonesia," ucapnya.

Keempat, jaringan pengaman sosial tidak tepat sasaran. Validasi data JPS Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Dari temuan BPKP tahun 2020, ada sekitar 3.877.965 Data NIK penerima bansos tidak valid.

Temuan lainnya tercatat 41.985 di duplikasi data KPM dengan NIK yang sama. Sementara dari temuan BPK, tercatat 10.992.479 data NIK tidak valid dan 16.373.682 kartu keluarga tidak valid.

Kelima, 90 persen BUMN ambruk saat pandemi. Ambruknya kinerja, membuat laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 triliun sepanjang tahun 2020.

Selain itu, beberapa BUMN seperti BUMN karya dan Garuda terlilit risiko utang. Dalam kondisi ekonomi jatuh, Erick Thohir justru meminta PMN 2020-2021 sebesar Rp 65,5 triliun yang akan membebankan keuangan negara.

"Dampaknya, kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi mencapai titik terendah. Hasil survei LSI menunjukkan tingkat kepercayaan publik menurun dari 60,6 persen pada bulan September 2020 menjadi 43 persen pada bulan Juni 2021. Sementara sebaliknya, hasil survei bulan Agustus 2021 menunjukkan bahwa Menteri BUMN menjadi salah satu menteri yang dianggap paling memuaskan kinerjanya dalam masa pandemi," lanjutnya.