Presiden Pernah Ingatkan, Buruh Jangan Dirugikan Dalam Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Selasa, 17 Maret 2020 – 02:25 WIB

Presiden Jokowi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

"Saya kira dalam proses penafsiran, suasana bukan tidak objektif sama sekali, tetapi ada subjektivitas. Masing-masing pihak tentu punya kepentingan politik. Mereka-mereka ini belum tentu bisa menafsirkan pesan dari Presiden Jokowi. Ada faktor lain, pertimbangan publik, yaitu elemen society yang juga bagian penting dalam ruang demokrasi," ucapnya.  

Baca Juga:

• Dandim Merauke: Ini Sesuai Perintah Jenderal Andika

Kusnanto juga mengemukakan fakta lain pada diskusi mengangkat thema 'Urgensi Omnibus Law: Mengkaji Postulat Keadilan Dalam Relasi Buruh-Korporasi Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja'. Disebut, tidak benar 33 perusahaan Tiongkok memilih lebih memindahkan perusahaannya ke Vietnam daripada ke Indonesia, karena persoalan upah. Pasalnya, upah di negara itu lebih tinggi daripada di Indonesia.

"Vietnam justru lebih tinggi upah tenaga kerjanya. Karena itu saya kira untuk mengaitkan kebutuhan investasi dengan upah kerja bukan persoalan yang tepat. Ada persoalan yang lebih besar dari itu. Saya berharap (RUU Omnibus Law Cipta Kerja) mampu membawa investasi naik, sementara di sisi lain kesejahteraan buruh juga jangan dilupakan," pungkas Kusnanto.(gir/jpnn) 

Ketika presiden bertemu beberapa tokoh di Istana Bogor, menyatakan narasi (RUU Omnibus Law Cipta Kerja) harus bagus dan melibatkan seluruh stakeholder.

• First «
• Prev
• 1
• 2