Pusat Harus Tanggung Jawab!

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi, saat meninjau lokasi kejadian, kemarin (29/11). "Kamis nanti kami memanggil Menteri PU, kepolisian, kontraktor pelaksana, perencana, sampai perbaikan. Ini supaya dijelaskan di hadapan komisi V dan seluruh media sehubungan kecelakaan ini," katanya.

Dia mengatakan, jembatan dengan bentang begitu panjang seharusnya tidak diserahkan kepada kabupaten. "Bukan tidak percaya kepada kabupaten, tetapi hingga hari ini tidak ada standar pemeliharaan jembatan," ungkap Mulyadi yang datang bersama sejumlah anggota Dewan dari Fraksi Demokrat.

Dikatakan, saat ini DPR tengah merevisi Undang-Undang Jasa Konstruksi. "Yang jelas, ini jembatan khusus dengan bentang luar. Seharusnya setiap hari dipantau. Memang konsekuensinya adalah biaya," ungkapnya. Kejadian ini, lanjut Mulyadi, membuat Indonesia disorot dunia di bidang konstruksi.