Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Realisasi Anggaran Kementan Rendah, Begini Reaksi Johan Rosihan

Rabu, 23 Juni 2021 – 23:59 WIB
Realisasi Anggaran Kementan Rendah, Begini Reaksi Johan Rosihan - JPNN.COM
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/6). Foto: Fraksi PKS DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni tahun 2021 yang sangat rendah yakni hanya 23,9 persen.

Johan menilai hal ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak serius pada kinerja pertanian keseluruhan dan harus ada terobosan agar penyerapan anggaran menjadi bagus.

“Sebab, realitasnya petani sangat membutuhkan dukungan anggaran dari APBN,” kata  Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (21/6).

Juru Bicara Fraksi PKS ini menegaskan Kementan harus melakukan tindakan dalam membagi termin realisasi anggaran minimal perbandingan 35:65 antara semester 1 dan 2 sehingga terjadi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Saya minta Kementan tidak boleh santai di awal tahun dan sibuk di akhir tahun, menggenjot anggaran di akhir tahun punya risiko tergesa-gesa dan tidak tepat sasaran,” ujar Johan.

Untuk itu, politikus PKS ini meminta Kementan fokus pada Agenda Intensifikasi Tanaman Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan berkomitmen menghentikan impor pangan pokok pada tahun 2022 demi kemandirian pangan nasional.

Menurut dia, Kementan bertanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita semakin merosot hingga berdampak luas seperti meningkatnya prevalansi stunting yang saat ini sudah mencapai 27,67 persen, papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini mendesak Kementan harus tegas menghentikan dan mengevaluasi Program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang memiliki banyak persoalan, di antaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespons rendahnya realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni tahun 2021.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News