Respons Djarot Soal Polemik Anggaran Lem Aibon Rp82 M di DKI Jakarta

Kamis, 31 Oktober 2019 – 17:24 WIB

Djarot Saiful Hidayat. Foto: dok JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat turut berkomentar terkait polemik anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Dua di antara yang mengundang polemik adalah pengadaan lem aibon Rp82,8 miliar, dan bolpoin Rp123 miliar.

Menurut Djarot, kesalahan penyusunan anggaran Pemprov DKI bukan semata-mata kesalahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga:

PKS Sambut NasDem dengan Tangan Terbuka Jika Ingin Menjadi Oposisi

Djarot mengatakan di sinilah sebenarnya penting elektronik budgeting dan transparansi.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, kalau sistem terbuka maka bukan hanya anggota dewan yang melihat, menyisir, mencermati anggaran, tetapi masyarakat juga bisa menengok.

“Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies, tetapi bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan,” kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Dia mengatakan sebaiknya diundang dan dipanggil saja pihak terkait. Kalau memang terbukti ada kesalahan, maka harus diselesaikan. Menurut dia, dengan keterbukaan seperti ini maka sebetulnya Pemprov DKI Jakarta akan lebih terbantu sehingga anggaran itu bisa tepat sasaran.

“Sehingga tidak ada lagi keluar anggaran yang aneh-aneh. Dan ini pernah terjadi pada zaman saya dan Pak Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama),” katanya.

Dia mengaku tahu persis soal penyusupan-penyusupan anggaran sehingga Pemprov kala itu sempat bersitegang dengan DPRD DKI Jakarta. “Dan akhirnya kami menggunakan APBD tahun sebelumnya. Kami gagal mencapai kesepakatan,” ujar Djarot.

Menurut Djarot, karena banyaknya anggaran-anggaran yang disusupi masuk, maka dibikinlah e-budgeting. “Itu betul-betul ada kuncinya, ada password-nya, siapa yang boleh masuk. Itu bisa dilacak,” kata mantan wali kota Blitar, Jawa Timur.

“Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir. Kalau disisir itu kan besar-besar ya, yang penting itu, zaman saya dulu namanya serit, kecil-kecil buat kutu,” tambahnya.

Menurut dia, meski sudah diserit, tentu ada yang lolos karena dalam mengajukan anggaran itu tidak mungkin bisa sempurna 100 persen. Minimal, kata dia, bisa mengamankan supaya anggaran itu tidak bocor.