Respons Ferdinand Demokrat Soal Dana Miliaran untuk Jasa Influencer

Setidaknya, kata dia, influencer itu mampu berdiskusi atau berdebat dengan publik jika ada pertanyaan.

Mereka juga harus menguasai kebijakan yang disampaikan, supaya tidak sia-sia negara mengeluarkan uang.

"Jika hanya menebar begitu saja di lapak media sosialnnya misalnya, setelah itu ditinggal tak ada diskusi itu tidak baik," ungkap dia.

"Maka syarat influencer ini harus ketat, menguasai program dan siap debat atau diskusi. Istilahnya mereka jadi juru bicara atas program yang disampaikan," tutur dia.

"Jika tidak bisa seperti itu, sebaiknya dihentikan atau diganti influencer-nya supaya tujuan tercapai, dan uang negara bermanfaat jelas untuk suksesnya program pemerintah," tutur dia.

Sebelumnya, peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014.

Data itu diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Namun, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017.