RI Tidak Ingin Ikuti Venezuela

Kontrak Tambang Tetap Dihormati

Kamis, 18 Desember 2008 – 09:00 WIB

Juru Bicara Fraksi PAN Zulkifli Halim mengatakan, pengusahaan pertambangan yang memakai sistem KK dan PKP2B tidak memberikan manfaat bagi negara. Karena itu, jika mekanisme tersebut tetap dijalankan hingga masa berakhirnya kontrak, negara makin dirugikan. Dia menyebut, PT Freeport Indonesia yang memakai sistem KK masih beroperasi sampai 2041 dan mayoritas kontrak PKP2B paling cepat habis pada 2027.

Purnomo membantah UU Minerba yang baru lebih berpihak kepada pengusaha tambang. Menurut dia, berubahnya rezim kontrak atau perjanjian menjadi rezim izin justru menguntungkan negara dan sebenarnya kurang menguntungkan bagi pengusaha.

’’Memang beberapa kontraktor kecewa (dengan sistem izin). Mereka lebih senang deal kepada pemerintah. Sekarang pemerintah tidak menjadi player. Jadi, government is government, tidak perlu mencampuri kontrak dan bisnis,’’ katanya.

Berlakunya rezim izin usaha pertambangan (IUP) memang membuat pemerintah yang selama ini berperan ganda sebagai player sekaligus regulator sektor tambang, kini melepas peran player-nya.

JAKARTA - Pengesahan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) terus memancing pro dan kontra. Ini terutama terkait ketentuan bahwa kontrak

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next