Riau Krisis, Jokowi Diminta Turun

jpnn.com - PEKANBARU - Riau sedang mengalami masa suram. Masalah seolah datang silih berganti dalam waktu bersamaan. Anjloknya harga sawit, memengaruhi daya beli karena mayoritas masyarakat Riau masih bergantung pada komoditi ini.

Kondisi itu diperburuk dengan rendahnya daya serap APBD. Padahal banyak pihak di daerah masih bergantung hidup dari proyek pemerintah. Parahnya lagi, semua itu terjadi di tengah bencana asap yang seolah tak mau pergi. Ibarat kata, Riau tengah diserbu tiga penjuru sekaligus.

Selama bulan Agustus lalu, secara umum petani di Riau kembali alami kerugian dalam penjualan hasil produksinya. Harga sawit bahkan anjlok hingga Rp 300 per kilogramnya di tingkat petani. Seperti data yang dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, bahwa Nilai Tukar Petani (NPT) di Provinsi Riau mengalami penurunan 2 persen dari bulan lalu. NPT petani Riau saat ini sebesar 92,85. 

Kepala BPS Provinsi Riau, Mawardi Arsad menjelaskan, bahwa NPT merupakan perbandingan antara nilai yang diterima 
petani dengan nilai yang harus dibayarkan untuk mendapatkan hasil produksinya. ''Jadi semakin tinggi NPT, makin tinggi pula daya beli dan tingkat kehidupan petani tersebut,'' katanya pada Pekanbaru Pos, Jumat (4/9).

Masih kata Mawardi bahwa pada Juli lalu jumlahnya 94,74. Jumlah tersebut, sebutnya masih membuat petani merugi. Dengan adanya penurunan kembali di Agustus, maka kesejahteraan petani kembali memburuk. ''Jadi petani di Riau pada dasarnya besar pasak daripada tiang,'' tandasnya.

Keluhan juga datang dari pelaku usaha ponsel di Mal Pekanbaru. ''Ini tahun tersulit bagi kami,'' ujar Milla, seorang SPG Ponsel. ''Omset turun hampir 60 persen. Penjualan tidak ada, sementara harga sewa outlet tahun ini naik Rp350 juta pertahunnya,'' keluh Milla. 

Kondisi ini tentu saja membuat kantor pusatnya, tak lagi memperpanjang kontrak sewa outlet yang mahal. Karena tidak lagi sesuai dengan omset yang didapatkan tiap bulannya. 

''Kalau harga sewa ruko pertahun Rp350 juta, minimal sebulan kita harus mendapatkan 30 juta. Sementara saat ini mendapatkan Rp1 juta per hari saja sangat sulit,'' imbuhnya.